Khutbah Jumat Rafsanjani di Teheran

Solat Jumat di Teheran kemarin diimami oleh Ketua Dewan Kebijaksanaan Negara Republik Islam Iran Ayatullah Hasyemi Rafsanjani. Dalam khutbahnya antara lain beliau menyinggung usulan seorang anggota parlemen AS untuk meresmikan kebijakan teror untuk menghabisi para pemimpin di negara-negara dunia yang tidak sejalan dengan kehendak AS. Kata Rafsanjani, negara-negara, dan bangsa-bangsa, serta organisasi-organisasi dunia jangan sampai membiarkan diri mereka dipermainkan oleh hukum rimba yang diajukan ke Kongres AS untuk menteror musuh-musuh negara ini. Menurut Rafsanjani, sebenarnya sejak sebelum tahun 1975 pun AS sudah melancarkan tindakan teror itu secara resmi.

Mantan Presiden Iran ini menyeru rakyat Iran agar selalu waspada di depan konspirasi musuh, terutama AS yang gencar berusaha menyulut ketegangan dan mengobarkan pertikaian politik di Iran.

Tokoh beserban putihini tak lupa menyinggung isu Palestina. Dikatakannya bahwa sejak terjadi operasi mati syahid pemuda Palestina yang menewaskan 9 tentara Zionis di Tel Aviv baru-baru ini, Israel memblokir Tepi Barat dan Jalur Gaza serta mengancam akan menduduki kembali kawasan ini jika operasi itu diulangi lagi. Menurut Rafsanjani, apa yang selama ini disebut perjanjian damai sama sekali bukan perdamaian karena Israel kapan saja bisa seenaknya menanggalkan komitmen-komitmennya. Ini justru merupakan genderang bahaya bagi Dunia Islam dan Arab. "Satu-satunya jalan untuk menyelesaikan krisis Palestina" Lanjut Rafsanjani, "ialah perjuangan melawan Israel dan AS dari segenap aspek, dan intifadhah harus tetap dilanjutkan hingga tercapainya tujuan akhir."

Lebih jauh Rafsanjani bicara soal upaya kaum imperialis dan arogan dunia untuk melemahkan spirit rakyat Iran terhadap revolusi Islam. Tentang ini, Ransanjani mengatakan bahwa turunnya jutaan rakyat Iran ke jalan-jalan di seantero Iran pada peringatan hari jadi revolusi Islam 10 Februari lalu telah menggoyangkan jiwa musuh-musuh Islam dan menggembirakan hati para pecinta revolusi Islam Iran. Karena itu media Barat enggan merefleksikan peristiwa besar ini secara proporsional dan malah membesar-besarkan masalah-masalah sepele. "Tindakan media massa Barat membuktikan bahwa kejujuran ternyata tidak ada dalam kamus dan kebudayaan mereka."

Sebuah Koran Yahudi Akui Ariel Sharon Sebagai Penjahat Perang Seperti halnya mantan presiden Yugoslavia Slobodan Milosovic dan mantan penguasa diktator Chili Auguste Pinochet, PM Israel Jenderal Ariel Sharon adalah seorang penjahat perang. Demikian dinyatakan sebuah koran Yahudi anti Zionisme di AS edisi Kamis 15 Februari kemarin.

Menurut laporan Irna dari New York, koran ini juga menuliskan, pada tahun 1950 Sharon telah membombardir desa-desa Palestina sehingga menyebabkan rusaknya 40 rumah penduduk dan tewasnya 65 warga Palestina yang separuhnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Menurut koran ini, ketika menjabat menteri pertahanan Israel pada tahun 1982, Sharon menggempur Libanon hingga menewaskan 20 ribu penduduk, dan di Sabra dan Shatila 800 warga Palestina dan Libanon dibunuh secara massal.

Sementara itu, kantor perdana menteri Israel di Baitul maqdis mengumumkan mantan PM Israel Ehud Barak kemarin malam sepakat untuk membentuk pemerintahan koalisi nasional. Menurut AFP seorang pejabat di kantor Ehud Barak mengatakan bahwa pembentukan sebuah kabinet bergantung kepada tersedianya program pemerintah dan upaya mengatasi perselisihan yang ada sekarang. Pejabat ini menambahkan, dalam pertemuan Kamis malam kemarin, Barak dan Sharon sepakat menyerahkan Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri Israel kepada Partai Buruh dalam rangka membentuk pemerintahan persatuan nasional. Pernyataan Jubir Hamas Tentang Operasi di Tel Aviv Jubir resmi Hamas Ibrahim Ghouseh mengatakan, operasi pejuang Palestina Abu Alabah di Tel Aviv hari Rabu lalu membuktikan bahwa rakyat Palestina tetap siap melancarkan operasi mencari mati syahid terhadap Rezim Zionis dengan cara-cara baru, kendati tanpa senjata.

Dalam wawancara dengan IRIB Seksi Arab dan Afrika dia menambahkan, operasi pemuda Palestina telah mengguncang struktur Rezim Zionis dan membuktikan bahwa instansi keamanan dan spionase Israel masih rentan. Sekarang Israel guncang dan risau menyaksikan kenyataan ini, karenanya kaum Zionis lantas menutup semua wilayah pendudukan dan melarang masuknya 16 ribu buruh.

Operasi pemuda Palestina tersebut, menurut Jubir Hamas, juga membuktikan bahwa mustahil umat Islam bisa hidup berdampingan dengan Rezim Zionis secara harmonis. Dia yakin bahwa suatu saat rezim penjajah ini akan terusir dari bumi Palestina.

(1) Demi Menumpas Intifadhah, Sharon dan Barak Berangkulan28/11/79 - 16/02/01

Berbagai kantor berita dari Israel melaporkan, Ketua Partai Buruh Israel Ehud Barak dan PM Israel Ariel Sharon dari Partai Likud Kamis 15 Fabruari kemarin sepakat untuk membentuk kabinet koalisi. Berdasarkan kesepakatan ini, Ehud Barak menerima usulan Sharon untuk menjabat Menteri Pertahanan dalam kabinet koalisi. Sharon juga bersedia mengalokasikan jabatan Menlu Israel kepada salah satu anggota Partai Buruh. Tak hanya itu, Barak dan Sharon juga menyepakati rencana agar dalam kabinet koalisi Israel, partai Buruh dan Likud menempati posisi yang sebanding, yaitu masing-masing partai memiliki enam anggota dalam kabinet.

Kesepakatan ini mengejutkan karena sebelumnya Barak menyatakan tidak bersedia bekerjasama dengan Sharon. Partai Buruh pimpinan Barak dan Partai Likud pimpinan Sharon selama ini memang bersaing ketat di Israel. Kendati tujuan mereka sama yaitu melanjutkan tindakan ekspansionistis di Palestina dan sekitaranya, namun keduanya memiliki strategi dan cara yang berbeda. Mengenai Partai Likud, kendati pemimpinnya terpilih dalam pemilu sebagai PM Israel, namun partai ini masih belum mencapai posisi mayoritas di parlemen Israel, Knesset. Maka dari itu, untuk membentuk kabinet, Sharon memerlukan dukungan partai-partai yang kuat di parlemen, dan untuk ini mau tidak mau Sharon harus bisa bekerjasama dengan Partai Buruh yang menempati 26 kursi di Knesset.

Kecuali itu, seperti yang pernah diberitakan, ancaman Sharon untuk meningkatkan aksi penindasan rakyat Palestina dan ketidak sediaannya menerapkan berbagai perjanjian pemerintah Israel sebelumnya dengan pihak-pihak Arab telah mengundang reaksi kecaman dari khalayak internasional. Demi mengurangi kecaman ini, rupanya Sharon berusaha menjalin kerjasama optimal dengan tokok-tokoh Tel Aviv yang berusaha melanjutkan misi ekspansifnya dengan kemasan proses perdamaian. Keinginan Sharon dari Partai Likud tak bertepuk sebelah tangan, karena Partai Buruh sendiri juga berusaha mempertahankan posisinya secara politis dengan melibatkan diri dalam kabinet dan menempati posisi-posisi penting di Israel guna menebus kekalahannya dalam pemilihan PM Israel.

Walau demikian, menurut sejumlah besar pakar, faktor yang lebih dominan dalam proses kesepakatan para pemimpin kedua partai ini ialah kerisauan kolektif mereka terhadap meningkatnya gelora intifadhah yang mengancam eksistensi Rezim Zionis. Jadi, dengan membangun koalisi, para pejabat dan partai-partai di Israel berharap dapat menggalang koordinasi secara lebih optimal untuk menumpas intifadhah demi mempertahankan eksistensi Rezim Zionis Israel.

(2) Insiden Berdarah di Kashmir - 28/11/79 - 16/02/01

Lebih dari 30 orang dilaporkan tewas dan luka-luka Kamis 15 Februari kemarin terkena tembakan pasukan keamanan India ke arah para demonstran di Kashmir. Menurut laporan kantor berita India, PTI, demonstrasi protes bermula ketika jenazah Ahmad Jalil Shah, seorang pemilik sebuah apotik, diserahkan kepada keluarganya. Para demonstran beranggapan bahwa kematian Ahmad Jalil Shah adalah karena siksaan aparat keamanan India, dan demonstrasi itu digelar dalam rangka memprotes penyiksaan dan pembunuhan di tempat-tempat penahanan di Kashmir.

Penembakan tersebut terjadi sementara pemerintah pusat India sudah menyatakan gencatan senjata secara sepihak di Kashmir. Diperkirakan bahwa gencatan ini setidaknya akan berlanjut hingga waktu yang dijadwalkan yaitu akhir bulan Februari ini. Pemerintah Pakistan dan para pejuang Kashmir menilai serangan aparat keamanan terhadap para demonstran Kashmir tersebut menandakan pemerintah New Delhi masih melanjutkan tindakan militerisasi di Kashmir. Menlu Pakistan Abdussatar dalam pernyataan setelah insiden berdarah di Kashmir mengecam keras penembakan tersebut dan meminta pemerintah New Delhi segera mengakhiri tindakan represif terhadap warga sipil Kashmir. Kecaman senada juga dikemukakan oleh Pemimpin Konferensi Kemerdekaan Pakistan.

Para pengamat menyatakan, berlanjutnya operasi militer aparat keamanan India di Kashmir, khususnya terhadap warga sipil, akan mementahkan berbagai upaya yang ditempuh belakangan ini untuk menciptakan perdamaian dan memulihkan ketentraman di kawasan Kashmir. Pemerintah India tadinya diharapkan dapat menempuh langkah positif baru untuk mengatasi krisis Kashmir setelah melanjutkan masa berlaku gencatan senjata sepihak. Namun, New Delhi malah mencegah kunjungan delegasi Konferensi Kemerdekaan Kashmir ke Pakistan, dan kini aparat keamanan India juga tak segan-segan membantai warga sipil yang berdemo. Ini menandakan kecilnya keseriusan pemerintah India untuk meredakan krisis Kashmir melalui jalur diplomatis.

Masa lalu Kashmir yang penuh dengan perang dan kekerasan sebenarnya sudah cukup membuktikan bahwa krisis di wilayah ini tidak bisa diatasi dengan cara militer. Yang bisa menyelesaikan ini hanyalah perundingan antar pihak yang bertikai yaitu India, Pakistan, dan kelompok-kelompok yang merepresentasikan rakyat Kashmir. Operasi militer jelas hanya akan menambah kompleksitas dan instabilitas situasi yang tentunya merugikan semua pihak, termasuk India. Belum lama ini para pejuang Kashmir menyerang markas aparat keamanan India di Kashmir. Iini membuktikan bahwa kekerasan aparat keamanan India tetap akan direspon pula dengan kekerasan.

@MuMoesa@